Demokrat Resmi Oposisi di Akhir Pendaftaran Capres - INILAH.com

Demokrat Resmi Oposisi di Akhir Pendaftaran Capres - INILAH.com

Tanggapan jokowi soal kemungkinan koalisi antar....

Koalisi Capres dan Cawapres Semakin Mengerucut

Hitungan Cepat Pemilu 2014

http://www.viva.co.id/

IKLAN PKS " Cerdas Memilih di Pemilu 2014"

Jumlah Dana Kampanye Partai Peserta Pemilu 2014

Posko Partai Nasdem Aceh diberondong tembakan M-16

Reporter : Afif | Minggu, 16 Februari 2014.

Merdeka.com - Kekerasan menjelang Pemilu di Aceh kembali terjadi. Kali ini menimpa Posko Partai NasDem di serang oleh OTK di jalan Line Exxon Mobil desa Kunyet Mule, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (16/1) terjadi sekira pukul 04.20 WIB.

Informasi yang dihimpun merdeka.com, menjelang Subuh Posko Nasdem didatangi oleh dua orang pelaku. Kedua pelaku itu menggunakan motor Mio tanpa nomor polisi.

Dengan menenteng sepucuk senjata laras panjang jenis M 16 dan A1. Seketika kedua pelaku itu menembak ke seluruh arah posko. Lantas satu di antara mereka masuk kedalam posko dan menendang pintu serta menodong kader Nasdem.

Selain itu pelaku juga menganiaya korban bernama Adnan Sahril (27), Saipul Junaidi (28) dan Sarkawi (31). Ketiganya kader Nasdem yang bermalam di posko tersebut.

"Pelaku langsung melarikan diri ke arah rumah Cut Mutia," kata ketua Pembina Partai NasDemAceh, T Pribadi pada merdeka.com via telepon.

Penyerangan terhadap posko Nasdem di Aceh Utara itu tidak menimbulkan korban jiwa. Ketiga korban hanya mengalami memar dan lecet-lecet.

Pribadi juga meminta kepada pihak kepolisian untuk bisa segera mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya, persoalan ini akan terus berlarut dan terus terjadi bila tidak dintindak.

"Kita takutkan ada provokator yang bermain di Aceh, kami tidak pernah mengganggu orang lain, makanya kami minta polisi usut sampai tuntas," tutupnya.

[ian]

Tahun 2014 Diprediksi Jadi Tahun Pertikaian Politik

Tahun 2014 Diprediksi Jadi Tahun Pertikaian Politik

"Kamu Pikir Pakai Otak . !!! Ujar Ahok lagi -la ...

"KASUS ANAS DIKRIMINALISASI KPK ATAS PERINTAH SBY"

Fb @MATANEWS.com

1. Kita bahas tentang kasus anas urbaningrum ya..dimana KPK_RI kemarin tiba2 geledah rumah anas dan rumah pergerakan.

2. Penggeledahan KPK selama 11 jam itu berhasil menyita sejumlah buku bacaan surat yasin yg sampulnya bertuliskan nama anas urbaningrum.

3. Penggeledahan KPK juga menyita sebuah surat dari seorang pegawai KPK yg pernah dikirimkan ke anas.

4. Mungkin ada kandungan rahasia besar dalam buku yasin dan surat pegawai KPK tsb sampai2 harus disita KPK. Wallahualam..KPK kan sakti hehe.

5. Kita sdh pernah bahas kenapa anas harus dijadikan TSK pada 23 Feb 2013 lalu. SBY langsung yg telp Samad dan BW : anas harus jadi TSK !

6. Pada tgl 23 Feb 2013 lalu SBY sdh sangat panik karena meski sdh tekan KPK dari depan Kabah, Mekah, Saudi Arabia, eh KPK tetap gagal.

7. Sudi dan TBS sdh bolak balik minta KPK segera TSK kan anas. Cari apa saja alat bukti yg bisa digunakan. Kalau ga ada ya rekayasa aja.

8. Pokoknya Anas harus TSK secepat mungkin. Titik ga pake koma ! Samad sampai 6 X suruh penyidik KPK bolak balik cari bukti korupsi anas.

9. Sampai2 penyidik2 KPK balas ngamuk kepada Samad : “Pak Ketua, KPK ini institusi hukum bukan institusi politik !” Protes mereka ke samad.

10. Wajar para penyidik KPK marah dan protes pada Samad yg hampir tiap waktu ditelp istana yg tanyakan kapan Anas jadi TSK.

Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS

Eggi Sudjana : Tanggapan SBY Terhadap LHI Norak

• Minggu, 13 Oktober 2013 23:48
• Oleh:  Mardikanto
  

Jakarta, Sayangi.com - Tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang Bunda Puteri yang diungkap Luthfi Ishaq Hasan (LHI) dinilai Advokat Senior Eggi Sudjana norak. "Mestinya SBY mengungkap itu di muka persidangan sebagai saksi di bawah sumpah," ucapnya kepada Sayangi.com, Senin (14/10) dini hari.

Eggi pun sepakat bila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberikan kesempatan kepada SBY mengklarifikasi pernyataan LHI. "Karena koridor hukum memberikan kesempatan SBY untuk itu. Tapi statusnya harus saksi di bawah sumpah," pinta mantan Calon Gubernur Jawa Timur itu.

"Jadi tanggapan SBY itu resmi. Bukan tanggapan norak di luar sidang, apalagi keterangannya tidak di bawah sumpah," imbuh Eggi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden SBY membantah pernyataan LHI di Pengadilan Tipikor bahwa Bunda Puteri adalah orang yang dekat dengannya. "Itu bohong 2000 persen!" bantah SBY lengkap dengan aura kemarahannya. (MD)

Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa (1)

Bagi setiap orang yang sekarang berminat mempelajari Boedi Oetomo, ia sulit meninggalkan karya Akira Nagazumi, “The Dawn of Indonesian Nationalism“. Karya ini dapat disebut “karya klasik” mengenai  Boedi Oetomo.

Profesor Akira Nagazumi dari Universitas Tokyo menjelaskan panjang lebar soal pertumbuhan dan pengaruh Budi Utomo sejak didirikan pada tahun 1908, sebagai organisasi nasionalis pertama di Indonesia. Menurut dia, organisasi ini lebih bersifat kebudayaan daripada politik.

Meskipun karya tersebut baru diterbitkan berupa buku oleh Institute of Development Economics, Tokyo, tahun 1972, dan merupakan penyempurnaan dari disertasi Akira Nagazumi di Universitas Cornell, Amerika Serikat, lima tahun sebelumnya (1967), pengupasannya mengenai Boedi Oetomo mulai dari lahirnya pada 20 Mei 1908 sampai sepuluh tahun usianya (1918) dapat dijadikan acuan bagi mereka yang berminat mempelajari organisasi yang penting bagi sejarah Indonesia itu.

Judul bukunya Fajar-Menyingsingnya Nasionalisme Indonesia itu sering dinilai tidak tepat sebab Boedi Oetomo belum merupakan sebuah organisasi yang memperjuangkan cita-cita kebangsaan Indonesia seperti yang pada 1945 diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta.

Berikut sebuah tulisan dari Akira Nagazumi dari Majalah Tempo yang terbit 4 Juni 1988 dengan judul “Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa”.

Cerita Amriki di PRRI dan CIA di Permesta

“Hatta… Kau benar,”katanya dalam bahasa Belanda. Hatta tidak merespon kata-kata itu. Ia hanya tepekur. Sedih. Dan tentunya itu bukan sebuah kepura-puraan.Waktu kemudian menjadi saksi, pertemuan dua sahabat yang mengantarkan kelahiran bayi bernama Indonesia itu, adalah pertemuan terakhir kalinya. Beberapa hari kemudian, tepatnya 21 Juni 1970 Soekarno pun pergi untuk selamanya.

Saat mendengar Soekarno meninggal, konon Hatta terdiam lama. Saya yakin, itu adalah sebentuk rasa kesedihan yang luar biasa bagi laki-laki sederhana tersebut. Ya, Hatta tak mungkin melenyapkan Soekarno dari benaknya. Sejak 1932, mereka berdua telah berteman dan bahu membahu berjuang mendirikan Indonesia sekaligus merawatnya.

1 Desember 1956.Wakil Presiden Mohammad Hatta, resmi melepaskan jabatannya. Surat pengunduran diri Hatta sebenarnya sudah dikirim jauh-jauh hari sebelum itu yaitu pada 20 Juli 1954. Dwi tunggal Soekarno-Hatta, mulai hari itu juga, resmi tanggal. Berpisah jalan.

Meski telah mengundurkan diri, namun banyak pihak yang menginginkan agar Hatta bisa kembali aktif di pemerintahan. Beberapa agenda dan pertemuan digelar untuk menjajaki kemungkinkan ke arah itu.

Pada bulan September 1957, atas prakarsa Perdana Menteri Ir Djuanda, digelar Musyawarah Nasional yang membahas kemungkinan rekonsiliasi antara Soekarno-Hatta. Beberapa anggota DPR juga mengajukan mosi mengenai pemulihan kerja sama antara Soekarno-Hatta. DPR sendiri kemudian menerima mosi tersebut dan menyepakati dibentuknya panitia Ad Hoc untuk mencari dan merumuskan bentuk kerja sama yang baru antara Soekarno-Hatta. Panitia tersebut resmi dibentuk pada 29 September 1957 dan dikenal sebagai Panitia Sembilan.

PRRI dalam Pergolakan Daerah th. 1950-an

Dikarang oleh : DR. Mestika Zed

PRRI DALAM DEKADE PERGOLAKAN DAERAH TAHUN 1950-an.
Mestika Zed
Pusat Kajian Sosial-Budaya & Ekonomi (PKSBE)
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

MENGKAJI ulang sejarah bangsa adalah perbuatan universal.
Bangsa-bangsa, menemukan kembali masa lampau mereka dan menuliskannya lagi sebagai ingatan bersama.
Sejarah, sebagai proses hanya sekali terjadi, einmalig, tetapi sejarah sebagaimana ia dipahami, bukanlah pahatan batu nisan yang beku dan dingin.
Ia terbuka untuk dikaji ulang.

Semua ini bukan secara kebetulan dan bukan pula bersifat acak, melainkan suatu rangkaian percakapan (wacana) tanpa henti tentang pembelajaran sejarah, yaitu mengenai manusia dan kemanusiaan.
Keteladanan nilai tentu tidak harus diikat pada masa lalu yang beku, sebab ia dapat berada pada masa depan, pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban.
 Dunia dan peradaban bangsa-bangsa berubah dan historiografi,... maksudnyapenulisan sejarah..... juga mengalami perubahan bersamanya.

Dalam sejarah Indonesia modern paska perjuangan kemerdekaan, kita mungkin dapat meletakkan sejarah 1950-an sebagai suatu “unit historis” yang penting, tetapi sejarahnya masih belum terpahami sepenuhnya, karena tersandera oleh propaganda politik ideologi rejim sesudahnya, yang memasung ingatan kolekif bangsa menurut sejarah sang pemenang.
Akibatnya, potret gelap sejarah dekade 1950-an tetap bertahan bahkan sampai pemimpin era itu sudah tidak ada lagi (Vicker, 2008).

Sejarah periode ini ditandai dengan sejarah penuh “pergolakan”, pergolakan daerah terutama.
Pada masa ini tercatat setidaknya 8 (delapan) gerakan perlawanan menentang pusat (lihat tabel di bawah); masing-masing memiliki karaktersitik berbeda-beda, baik latar belakang, maupun proses dan tujuan akhirnya.

Dalam risalah sederhana ini saya akan coba mengkaji ulang salah satu daripadanya, yaitu pergolakan daerah yang dimotori oleh Dewan Perjuangan yang bermuara pada kasus PRRI 1958-1961.

Sejarahnya dapat dilacak dalam empat fase berikut:
(i) Prakondisi 1956-1957;
(ii) Pecahnya perang Maret-Juni 1958;
(iii) Fase perang gerilya, Mid 1958-1961, PRRI;
(iv) Dampak Eksesif, 1961-1965, yaitu era kemenangan rejim Jakarta.

Mosi Tidak Percaya terhadap Rezim SBY-Boediono Mulai Digalang

Rabu, 21 Agustus 2013 , 07:54:00 WIB

Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi

RMOL. Selain kasus suap di SKK Migas dan juga nilai tukar rupiah yang kian melemah, kebobrokan pemerintahan SBY sebenarnya sudah terlihat sejak lama. 

Misalnya saja,  kata Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Masinton Pasaribu, dengan utang luar negeri yang terus meningkat. Kini utang luar negeri Indonesia sudah  mencapai Rp 2.023 triliun. Utang dalam jumlah besar ini mengakibatkan anggaran negara terus tersedot yang berakibat pada pengurangan subsidi untuk rakyat, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi pupuk dan lain-lain.

SBY, yang dibalut politik citra itu, lanjut Masinton beberapa saat lalu (Rabu, 21/8), juga tak mamu membawa Indonesia berdaulat. Bahkan, sebagai negara agraris dan maritim terbesar di dunia, Indonesia justru mengimpor beras, gula, garam, singkong dan bahan pangan lainnya. 

Sementara itu, lanjutnya, kekayaan minyak dan gas yang terkandung dalam bumi Indonesia 85 persen sudah dikuasai dan dikelola oleh perusahaan asing.

"Sembilan tahun dipimpin presiden SBY Indonesia tidak lagi memiliki kedaulatan energi dan pangan bahkan kedaulatan politik. Indonesia kembali terjajah. Repdem mengajak rakyat Indonesia menggalang mosi tidak percaya terhadap pemerintahan SBY-Boediono untuk selamatkan Indonesia," demikian Masinton. [ysa]

Mr. Syafruddin Prawiranegara, Presiden RI Ke-2 Yang Terlupakan

oleh :http://saripedia.wordpress.com

Jakarta – Acara peringatan seabad Mr. Syafruddin Prawiranegara seolah ingin mengukuhkan salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan tersebut sebagai presiden RI ke-2. Mr Sjafruddin adalah presiden RI yang terlupakan.

Peringatan seabad Mr Sjafruddin (1911-2011), digelar di Gedung Chandra Bank Indonesia (BI), Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (28/2/2011).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden Boediono mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang berhalangan karena baru pulang dari luar negeri. Hadir pula pimpinan lembaga negara seperti Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfudz MD, dan Seskab Dipo Alam.

Keluarga almarhum Mr Sjafruddin pun juga diundang dalam acara tersebut, di antaranya sang putra Farid Sjafruddin. Bertindak sebagai Ketua Panitia Peringatan seabad Mr Sjafruddin adalah mantan Wakil Ketua MPR AM Fatwa.

Sejak dimulai, pembawa acara Sandrina Malakiano menegaskan kepada audiens bahwa sebelum Presiden SBY, bukan cuma ada 6 presiden yang mendahului, melainkan 7 presiden termasuk Mr Sjafruddin. Sejak merdeka, Indonesia mempunyai 7 presiden, 11 wakil presiden, 13 perdana menteri, dan 41 kabinet.

“Mr Sjafruddin adalah presiden Indonesia yang terlupakan,” kata mantan presenter TV tersebut.

Mr Sjafruddin dinilai layak disebut Presiden karena pernah menjadi Ketua/Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948. Saat itu, terjadi Agresi Militer Belanda ke II saat Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta ditawan oleh penjajah.

Mr Sjafruddin, yang tengah berada di Sumatera Barat (Sumbar), memproklamirkan berdirinya PDRI untuk menyelamatkan nafas NKRI yang baru berumur 3 tahun. Mr Sjafruddin juga yang mengupayakan perjanjian Room-Royen yang mengakhiri pendudukan Belanda dan dibebaskannya tokoh proklamator Soekarno-Hatta. Tanggal 13 Juli 1949, setelah kurang lebih 209 hari memimpin PDRI, Mr Sjafruddin menyerahkan mandatnya kepada Soekarno-Hatta.

“Mr Sjafruddin adalah penyelamat republik. Oleh Bung Hatta, beliau disebut sebagai presiden darurat,” kata AM Fatwa atas penyandangan gelar ‘presiden’ Mr Sjafruddin yang hingga kini masih debatable itu.

Mr Sjafruddin lahir di Serang, Banten, 28 Februari 1911, merupakan anak dari seorang jaksa bernamaArsyad Prawiraatmadja. Mr Sjafruddin menempuh pendidikan di ELS pada tahun 1925, MULO di Madiun tahun 1928, dan AMS Bandung tahun 1931. Pendidikan tingginya adalah Rechtshogeshool Jakarta (sekarang Fakultas Hukum Uviversitas Indonesia) tahun 1939 dan berhasil meraih Meesterning de Rechten (Magister Hukum).

Mr Sjafruddin adalah anggota Badan Pekerja KNIP (1945), yang bertugas mempersiapkan garis besar haluan negara RI sebelum merdeka. Mr Sjafruddin adalah pejabat menteri keuangan pertama RI (1946), dan Menteri Kemakmuran (1947). Setelah PDRI yang diketuainya menyerahkan mandat, ia sempat diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri pada tahun 1949. Ia kembali diangkat menjadi Menkeu di kabinet Hatta pada Maret 1950 dan menelurkan kebijakan yang cukup terkenal saat itu, yakni pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas (Gunting Sjafruddin).

Ia kemudian menjabat sebagai Gubernur BI yang pertama tahun 1951. Setelah itu, Mr Sjafruddin memilih bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang juga berbasis di Sumatera, sebuah gerakan untuk menentang kebijakan presiden Soekarno. Gara-gara sikapnya yang berlawanan tersebut, ia sempat dipenjarakan oleh Soekarno tanpa proses pengadilan.

Berdasarkan agenda kegiatan yang dibagikan kepada wartawan, ada beberapa buku yang akan diterbitkan menyambut 1 abad Mr Sjafruddin ini. Di antaranya adalah “Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut kepada Allah,” dan “.”Presiden Prawiranegara, Kisah 209 hari Mr Sjafruddin Memimpin Indonesia“.

Selain itu digelar pula seminar mengenai sosok Mr. Sjafruddin di berbagai kota mulai pertengahan Maret hingga Juni 2011. Panitia juga membuat film dokumenter tentang Mr Sjafruddin.

Mengenal lebih dekat sosok Mr. Sjafruddin Prawiranegara

Syafruddin Prawiranegara, atau juga ditulis Sjafruddin Prawiranegara lahir di Banten, 28 Februari 1911. Beliau adalah pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Presiden/Ketua PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) ketika pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948.

Di masa kecilnya akrab dengan panggilan “Kuding“, dalam tubuh Syafruddin mengalir darah campuranBanten dan Minang. Buyutnya, Sutan Alam Intan, masih keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat, yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Menikah dengan putri bangsawan Banten, lahirlah kakeknya yang kemudian memiliki anak bernama R. Arsyad Prawiraatmadja. Itulah ayah Kuding yang, walaupun bekerja sebagai jaksa, cukup dekat dengan rakyat, dan karenanya dibuang Belanda ke Jawa Timur.

Kuding, yang gemar membaca kisah petualangan sejenis Robinson Crusoe, memiliki cita-cita tinggi — “Ingin menjadi orang besar,” katanya. Itulah sebabnya ia masuk Sekolah Tinggi Hukum (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) di Jakarta (Batavia).

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

” Kami menguasakan kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra ”

Ketika Belanda melakukan agresi militernya yang kedua di Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949, Soekarno-Hatta sempat mengirimkan telegram yang berbunyi, “Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu-Kota Jogyakarta. Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat mendjalankan kewadjibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra”.

Telegram tersebut tidak sampai ke Bukittinggi di karenakan sulitnya sistem komunikasi pada saat itu, namun ternyata pada saat bersamaan ketika mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki Ibukota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, Sjafruddin Prawiranegara segera mengambil inisiatif yang senada. Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok, Bukittinggi, 19 Desember 1948, ia mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat (emergency government). Gubernur Sumatra Mr TM Hasan menyetujui usul itu “demi menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya, artinya kekosongan kepala pemerintahan, yang menjadi syarat internasional untuk diakui sebagai negara”.

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dijuluki “penyelamat Republik”. Dengan mengambil lokasi di suatu tempat di daerah Sumatera Barat, pemerintahan Republik Indonesia masih tetap eksis meskipun para pemimpin Indonesia seperti Soekarno-Hatta telah ditangkap Belanda di Yogyakarta. Sjafruddin Prawiranegara menjadi Ketua PDRI dan kabinetnya yang terdiri dari beberapa orang menteri. Meskipun istilah yang digunakan waktu itu “ketua”, namun kedudukannya sama dengan presiden.

Sjafruddin menyerahkan mandatnya kemudian kepada Presiden Soekarno pada tanggal 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian, berakhirlah riwayat PDRI yang selama kurang lebih delapan bulan melanjutkan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara bangsa yang sedang mempertaankan kemerdekaan dari agresor Belanda yang ingin kembali berkuasa.

Setelah menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden Soekarno, Syafruddin Prawiranegara tetap terlibat dalam pemerintahan dengan menjadi menteri keuangan. Pada Maret 1950, selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, ia melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin.

PRRI

Akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat karena ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dan juga pengaruh komunis (terutama PKI) yang semakin menguat, pada awal tahun 1958, Syafruddin Prawiranegara dan beberapa tokoh lainnya mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berbasis di sumatera tengah dan ia di tunjuk sebagai Presidennya.

Dakwah

Setelah bertahun-tahun berkarir di dunia politik, Syafrudin Prawiranegara akhirnya memilih lapangan dakwah sebagai kesibukan masa tuanya. Dan, ternyata, tidak mudah. Berkali-kali bekas tokoh Partai Masyumi ini dilarang naik mimbar. Juni 1985, ia diperiksa lagi sehubungan dengan isi khotbahnya pada hari raya Idul Fitri 1404 H di masjid Al-A’raf, Tanjung Priok, Jakarta.

“Saya ingin mati di dalam Islam. Dan ingin menyadarkan, bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah,” ujar ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI) itu tentang aktivitasnya itu.

Di tengah kesibukannya sebagai mubalig, bekas gubernur Bank Sentral 1951 ini masih sempat menyusun buku Sejarah Moneter, dengan bantuan Oei Beng To, direktur utama Lembaga Keuangan Indonesia.

Syafruddin Prawiranegara meninggal pada 15 Februari 1989 di makamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Biodata

Nama lengkap : Mr. Syafruddin Prawiranegara
Nama kecil : Kuding
Lahir : 28 Februari 1911
Meninggal : 15 Februari 1989 (umur 77)
Ayah : Arsyad Prawiraatmadja
Istri : T. Halimah Syehabuddin Prawiranegara
Agama : Islam

Ketua/Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)
Masa jabatan : 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
Pendahulu : Soekarno
Pengganti : Soekarno

Pendidikan:

ELS (1925)
MULO,Madiun (1928)
AMS, Bandung (1931)
Rechtshogeschool, Jakarta (1939)

Karir:
Pegawai Siaran Radio Swasta (1939-1940)
Petugas Departemen Keuangan Belanda (1940-1942)
Pegawai Departemen Keuangan Jepang
Anggota Badan Pekerja KNIP (1945)
Wakil Menteri Keuangan (1946)
Menteri Keuangan (1946)
Menteri Kemakmuran (1947)
Perdana Menteri RI (1948)
Presiden Pemerintah Darurat RI (1948)
Wakil Perdana Menteri RI (1949)
Menteri Keuangan (1949-1950)
Gubernur Bank Sentral/Bank Indonesia (1951)
Anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan & Pembangunan Manajemen (PPM) (1958)
Pimpinan Masyumi (1960)
Anggota Pengurus Yayasan Al Azhar/Yayasan Pesantren Islam (1978)
Ketua Korps Mubalig Indonesia (1984 – 1989 )

Catatan: Diolah dari berbagai sumber

sumber:

http://www.voa-islam.com

http://www.detiknews.com

Surya Paloh Salat Id di Kompleks Media Group

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekitar seribu jamaah yang terdiri dari karyawan dan masyarakat sekitar melaksanakan salat id di Masjid Nursiah Daud Paloh di Kompleks Media Group, di Kedoya, Jakarta Barat, Kamis (8/8).

Salat id yang dimulai pada pukul 7 pagi, itu juga dihadiri Chairman Media Group Surya Paloh. Bertindak sebagai imam sekaligus khatib Syamsul Maarif.

Dalam ceramahnya Syamsul Maarif menyampaikan bahwa manfaat berpuasa adalah sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalin silaturahmi antarsesama manusia.

''Oleh karena itu umat muslim diharapkan mengamalkan hikmah Ramadan, baik sesudah Idul Fitri untuk memperbaiki akhlak,'' katanya.(*)

NasDem: Ada Konsekuensi Bila Endriartono Ikut Konvensi Capres PD

Jakarta - Partai NasDem tak akan menghalangi niat Endriartono Sutarto ikut konvensi bakal calon presiden Partai Demokrat. Namun Ketua Dewan Pertimbangan NasDem itu diingatkan untuk mempertimbangkan konsekuensi bila tetap memilih mengikuti konvensi. "Pada dasarnya kita tidak akan menghalangi tapi tentunya ada konsekuensinya," Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Ferry Mursyidan Baldan di kantor DPP NasDem, Cikini, Jakpus, Minggu (28/7/2013). Ferry berpendapat syarat bagi tokoh yang mengikuti konvensi capres PD terlampau berat. "Karena yang bersangkutan harus mundur dari NasDem, kalau sudah menyangkut hal yang seperti itu kita kembalikan kepada yang bersangkutan," tuturnya. Dengan syarat tersebut, Ferry menilai konvensi yang digelar PD terkesan menjadi cara merekrut tokoh parpol lain. "Harusnya kalau memang konvensi untuk mencari capres yang akan diusung Partai Demokrat kan harusnya tidak perlu mensyaratkan mundur," sambungnya. Ada empat nama calon peserta konvensi Partai Demokrat, yakni mantan KSAD Jenderal Purn TNI Pramono Edhie Wibowo, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Ketua DPD Irman Gusman, dan Dubes RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal. Selain empat nama tersebut, Demokrat juga memperkirakan dua kandidat lainnya, antara lain mantan Menhukham Yusril Ihza Mahendra dan mantan panglima TNI Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto. Endriartono yang mengaku diundang ikut konvensi, masih menunggu pembicaraan dengan Ketum NasDem Surya Paloh untuk mengambil keputusan Cemburu ada SMS bernada mesra dari pria lain, seorang suami tega membunuh istrinya. Simak selengkapnya dalam "Reportase Pagi", jam 04.45 - 05.22 WIB, hanya di TRANS TV (fdn/fdn)

Facebook - Nasdem

NASDEM