DUA MACAM HURUF ASLI (AKSARA) MINANGKABAU

Oleh: H. Kamardi Rais Dt. P. Simulie
Sering kita dengar ucapan bahwa kebudayaan Minang betapapun tuanya di tengah-tengah kebudayaan nusantara, namun Minangkabau tak punya aksara seperti Batak, Jawa, Bugis, dan lain-lain.
Di Makasar umpamanya, huruf Lontara masih dikembangkan terus. Masih banyak penduduk yang bisa menuliskannya. Di sekolah-sekolah masih dipelajari. Begitu juga daerah lain karena mereka memang punya warisan berupa huruf-huruf asli dari nenek moyang mereka.
Bagaimana Minangkabau? Yang dikatakan punya warisan budaya yang cukup tinggi?
Jawabnya barangkali karena kita belum sempat melakukan penelitian secara luas atau mendalam. Mungkin karena begitu luasnya cakupan kebudayaan Minangkabau itu, maka belum seluruhnya terjangkau dalam penelitian. Seperti dikatakan peribahasa Inggris, “di lapangan luas sulit menggali lebih dalam…”.
Sejarawan Dr. Taufik Abdullah pernah berkata bahwa masih banyak yang harus kita gali, teliti, kumpulkan, dan kita kerjakan. Sampai sekarang, peta dialek saja kita belum punya. Betapa banyak dialek yang terdapat di Minangkabau. Bukan hanya yang terdapat di Luhak nan Tigo, antara nagari yang satu dengan nagari bertetangga sudah berbeda dialeknya.
Namun demikian, satu hal yang menggembirakan patut kita kemukakan di sini. Kebudayaan Minangkabau sebenarnya lengkap dengan huruf asli berupa aksara Minang. Ini ditemukan di dua tempat. Pertama, di Nagari Pariangan, Padang Panjang, yang kita kenal sebagai nagari tertua di Minangkabau. Kedua, di Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok.
Cuma saja kedua bentuk huruf yang ditemukan di dua tempat itu berbeda satu sama lain. Belum dapat kita pastikan mana yang tua diantara dua itu. Para ahlilah yang akan menjelaskan kemudian.
Yang ditemukan di Pariangan
Tujuh belas tahun yang lalu (1970) di sela-sela hiruk pikuknya pembahasan tentang Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau dalam siding seminar yang diadakan di Batusangkar, seorang peserta seminar tampil memperlihatkan aksara Minang yang ia temukan di Pariangan. Kebetulan yang tampil itu adalah bekas camat di Pariangan Kabupaten Tanah Datar.
Bekas camat itu berkata penuh semangat, “Kebudayaan Minang itu lengkap. Jangan dikatakan kita tak punya huruf asli sebagai peninggalan nenek moyang kita …” katanya.
Aksara Minang itu ditemukan dalam Kitab Tambo Alam milik Datuk Suri Dirajo dan Datuk Bandaro Kayo di Pariangan Padang Panjang.
Tambo Alam itu ditulis dalam aksara Minang tersebut. Bukan seperti kitab-kitab tambo yang biasanya ditulis dalam tulisan Arab Melayu. Di dalam kitab tambo itu antara lain tertulis Undang-Undang Adat yang berbunyi sebagai berikut.
Dibelah-belah dipatigo
Siraut pambelah rotan
Luhak dibagi tigo
Adat dibagi salapan
Aksara Minang itu berjumlah 15 buah yang terdiri dari: a – ba – sa – ta – ga – da – ma – ka – na – wa – ha – pa – la – ra – nga (bandingkan dengan Surat Ulu di Palembang yang menurut Drs. Zuber Usman terdiri dari 16-17 huruf).
Jika huruf-huruf Minang itu diberi titik di atasnya, maka di baca: i – bi – si – ti – gi – di – mi – ki – ni – wi – hi – pi – li – ri – ngi. Dan kalau diberi titik dibawahnya bacaannya berubah menjadi u – bu – su – tu – gu – du – mu – ku – nu – wu – hu – pu – lu – ru – ngu.
Selanjutnya kalau diberi bercagak (bertanda v) di atasnya dibaca: e – be – se – te – ge – de – me – ke – ne – we – he – pe – le – re – nge. Kalau tanda “v” tersebut dipindahkan ke bawah harus dibaca: o – bo – so – to – go – do – mo – ko – no – wo – ho – po – lo – ro – ngo. Tapi kalau diberi titik di samping kanan, maka ia menjadi huruf mati: b – s – t – g – d – m – k – n – w – h – p – l – r – ng. (Lihat contoh I)

Sekarang marilah kita perhatikan contoh II. Nah, jika kita ingin menyalinnya ke dalam aksara latin, jadilah ia sebagai berikut.
Nan ampat talatak di bumi
Aso bulan duo matoari
Tigo timur ampat salatan
Rumah gadang lumbung bapereng
Sawah gadang banda buwatan.
Jika kita perhatikan aksara Minang ini mirip dengan huruf Lontara, yaitu huruf asli yang ada di Makasar (Ujung Pandang). Cuma jumlahnya yang berbeda. Aksara Minang berjumlah 15, sedangkan huruf Lontara berjumlah 23.
Sebenarnya huruf Lontara tersebut, menurut Djalaluddin, seorang guru di Ujung Pandang yang juga menyusun buku pelajaran untuk SMTA mengatakan bahwa huruf Lontara itu telah dipakai sejak 400 tahun yang lalu di Sulawesi Selatan.

Huruf Lontara tua, katanya, diciptakan oleh Daen Pamatta’, Syahbandar Kerajaan Gowa atas perintah Raja Sombaja pada tahun 1538. Penulis lihat banyak kesamaan cara menuliskannya meski hurufnya berbeda.
Jika huruf Lontara tersebut diciptakan pada abad 16, mungkinkah aksara Minangkabau yang ditemukan di Pariangan in diciptakan pada abad 14 ketika Adityawarman dirajakan di bumi Pulau Emas (Minangkabau)? Marilah kita serahkan kepada para ahli dari hasil penelitiannya nanti. Tapi kalau kita perhatikan prasasti-prasasti yang terdapat di Kubu Rajo, Limo Kaum, Pagaruyung dan lain-lain tidak ditulis dalam aksara Minang tersebut melinkan ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan style (gaya) Adityawarman. Barangkali sukar untuk menerima bahwa aksara tersebut diciptakan dalam masa Adityawarman. Di samping itu, dari kalimat yang kita kutip dari Kitab Tambo Alam di atas yang ditulis dalam aksara Minang tersebut terdapat suatu keganjilan dalam menuliskan kata ampat. Kenapa tidak ditulis dengan ampek? Barangkali juga aksara itu sudah lama diciptakan, sedangkan tambonya yang ditulis kemudian.
Aksara Minang “Ruweh Buku”
Setelah kita kemukakan aksara Minang yang ditemukan di Pariangan Padang Panjang, maka kini marilah pula kita sajikan aksara Minang yang lain yang ditemukan di nagari Silek Aia (Sulit Air).
Menurut Ketua Lembaga Studi Minangkabau di Padang, Drs. Denito Darwas Dt. Rajo Malano, Kitab Tambo Ruweh Buku yang ditemukan di nagari Sulit Air juga ditulis dalam aksara Minang. Berisi ajaran adat Minang nukilan Datuk Suri Dirajo di Pariangan Padang Panjang juga. Kemudian entah pada zaman apa dan tahun berapa, kitab Ruweh Buku itu dibawa orang ke Sulit Air dan dimiliki oleh Datuk Tumanggung secara turun temurun. Terakhir dimiliki oleh Syamsuddin Taimgelar Pakih Sutan yang berusia 75 tahun pada tahun 1980. Ia menerima kitab itu dari mamaknya Rasad gelar Datuk Tumanggung pada tahun 1921. Sedangkan Rasad Dt Tumanggung menerimanya pula dari Datuk Tumanggung V. Begitu seterusnya jawek bajawek dulu sampai sekarang.
Tambo Ruweh Buku sudah ada sejak awal disusunnya peraturan atau ketentuan-ketentuan adat Minangkabau yang disebutkan sebagai kerajaan “BUEK”.

Beda dengan aksara Minangkabau yang ditemukan di Pariangan, Padang Panjang, maka aksara Minang “Ruweh Buku” di Sulit Air, kata demi kata dideretkan ke bawah kalau hendak membentuk kalimat. Mirip dengan huruf Katakana (Jepang), tapi jika hendak merangkaikan huruf jadi satu kata tetap dideretkan ke kanan. Jumlah hurufnya 21 buah lengkap dengan tanda baca. Beda dengan aksara Minang di Pariangan, maka huruf Ruweh Buku ini memiliki huruf hidup a – i – u – o  dan selebihnya huruf mati semua (lihat Contoh III).
Kalau kita ingin menuliskan ta bukanlah gabungan huruf t dengan huruf a, melainkan ambillah huruf t kemudian diberi garis di atasnya. Kalau menulis ti taruhlah garis di bawah huruf t tersebut. Menuliskan tu maka sebelum huruf t bubuhkanlah garis miring terlebih dahulu. Menuliskan te pakailah garis miring setelah huruf t. sedangkan kalau ingin membuat to pakailah titik di atas huruf t. Begitu seterusnya.
Aksara Minang Ruweh Buku tersebut juga dilengkapi dengan tanda baca seperti tanda tanya, tanda seru, titik, koma, bagi, tambah, kali, kurang.
Menurut Syamsuddin Taim gelar Pakih Sutan, Tambo Ruweh Buku ditulis di atas lembaran kulit kayu sepanjang 55 cm atau satu hasta lebih sedikit. Ada 48 halaman dan ditulis menggunakan getah kayu yang berwarna hitam.
Sekarang yang menjadi tanda tanya, kenapa aksara Minang itu menjadi dua? Dapatkah disimpulkan bahwa ada huruf lama dan huruf baru?
Tentu perlu penelitian lebih lanjut dari para ahli. Apakah itu dari Fakultas Sastra Universitas Andalas atau para peneliti dari Yayasan Genta Budaya Sumatera Barat, yang salah satu programnya, kita ketahui adalah dalam bidang ini.
Padang, Februari 1987

Sumber:

Limbago: Majalah Adat dan Kebudayaan Minangkabau No. 5 Tahun 1987

Hitungan Cepat Pemilu 2014

http://www.viva.co.id/

IKLAN PKS " Cerdas Memilih di Pemilu 2014"

Upacara hari kemerdekaan Indonesia

Posko Partai Nasdem Aceh diberondong tembakan M-16

Reporter : Afif | Minggu, 16 Februari 2014.

Merdeka.com - Kekerasan menjelang Pemilu di Aceh kembali terjadi. Kali ini menimpa Posko Partai NasDem di serang oleh OTK di jalan Line Exxon Mobil desa Kunyet Mule, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (16/1) terjadi sekira pukul 04.20 WIB.

Informasi yang dihimpun merdeka.com, menjelang Subuh Posko Nasdem didatangi oleh dua orang pelaku. Kedua pelaku itu menggunakan motor Mio tanpa nomor polisi.

Dengan menenteng sepucuk senjata laras panjang jenis M 16 dan A1. Seketika kedua pelaku itu menembak ke seluruh arah posko. Lantas satu di antara mereka masuk kedalam posko dan menendang pintu serta menodong kader Nasdem.

Selain itu pelaku juga menganiaya korban bernama Adnan Sahril (27), Saipul Junaidi (28) dan Sarkawi (31). Ketiganya kader Nasdem yang bermalam di posko tersebut.

"Pelaku langsung melarikan diri ke arah rumah Cut Mutia," kata ketua Pembina Partai NasDemAceh, T Pribadi pada merdeka.com via telepon.

Penyerangan terhadap posko Nasdem di Aceh Utara itu tidak menimbulkan korban jiwa. Ketiga korban hanya mengalami memar dan lecet-lecet.

Pribadi juga meminta kepada pihak kepolisian untuk bisa segera mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya, persoalan ini akan terus berlarut dan terus terjadi bila tidak dintindak.

"Kita takutkan ada provokator yang bermain di Aceh, kami tidak pernah mengganggu orang lain, makanya kami minta polisi usut sampai tuntas," tutupnya.

[ian]

Banjir Kepung Jakarta 13 Januari 2014

Tahun 2014 Diprediksi Jadi Tahun Pertikaian Politik

Tahun 2014 Diprediksi Jadi Tahun Pertikaian Politik

Kaleidoskop Polhukam 2013

Wakil Ketua Komisi I DPR Sarankan Tak Perlu Sibuk Temui Snowden

Kamis, 28 November 2013 11:54 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah Anggota Komisi I DPR berupaya bertemu dengan Edward Snowden terkait kasus penyadapan di Rusia. Namun, Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddinmenyarankan agar pihaknya tidak perlu sibuk bertemu Snowden.

Sebab, pertemuan itu tidak bisa dilakukan secara terbuka karena masih menjadi buronan Amerika Serikat.

"Lebih bagus niat ini (bertemu Snowden) diserahkan ke pemerintah, dan ini mampu melakukan dilakukan secara silent (diam-diam)," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Apalagi, ujar Hasanuddin, Rusia akan melindungi Snowden. Sehingga pertemuan tersebut dirasa tidak mudah.

"Snowden juga banyak kelemahannya, tidak bisa secara vulgar disampaikan DPR," katanya.

Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati.

"Kemungkinan bisa (bertemu) kalau pihak Rusia mengizinkan. Saya tidak tahu apakah sifatnya suaka, diplomatik base nya saya tidak tahu, dia dalam kondisi dibawah ancaman," kata perempuan yang akrab dipanggil Nuning.

Selain itu, ujar Politisi Hanura itu,
DPR belum mengetahui apa motif Snowden membocorkan informasi itu.

"Apakah dengan bertemu Snowden bisa mengintingkan dua belah pihak (Indonesia dan Australia), dia juga agennya siapa? Apakah murni pribadi, atau Snowden adalah titipan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan Badan mata-mata Australia menyadap telepon Presiden SBY, Ani Yudhoyono istrinya, dan sejumlah menteri dalam kabinet SBY. Demikian laporan sejumlah media asing dari sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.

Ini detail seragam polwan berjilbab Polda Metro Jaya

Reporter : Dharmawan Sutanto | Senin, 25 November 2013 10:23

Merdeka.com - Pemandangan menarik terhampar di lapangan lalu lintas Polda Metro Jaya, ketika 15 Polisi Wanita (Polwan) memamerkan baju dinas khusus polisi wanita (polwan), seperti pakaian dinas upacara (PDU), pakaian dinas harian (PDH) dan pakaian dinas lapangan (PDL).

Dalam acara tersebut, turut dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayuseno dan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Sudjarno serta pejabat teras Polda Metro Jaya dan sejumlah Polwan dari seluruh satuan kerja (satker).

"Ini menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan bapak Kapolri bahwa polwan diizinkan pakai jilbab bagi yang mau pakai jilbab. Tidak ada paksaan, bagi yang mau silakan pakai, bagi yang tidak mau tidak apa-apa," jelas Putut usai apel, Senin (25/11).

Putut menuturkan, peragaan tersebut dilakukan untuk keseragaman dan Polwan yang mengenakan jilbab memiliki seragam dinas yang akan dikenakannya.

"Seragam PDU, PDH dan PDL ini desainnya sama dengan polwan Aceh," ujar Putut.

Dalam peragaan ini ada 15 polwan lalu lintas yang memeragakan pakaian dinas berjilbab dari masing-masing Satker yakni PDH dan PDL Lalu Lintas, Brimob, Provost, Polair, Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit).

Untuk PDU, seragam polwan berjilbab menggunakan kemeja seragam warna hitam dan rok panjang warna hitam dan kerudung warna hitam. Untuk PDH, baju seragam polwan berjilbab ini mengenakan rok panjang warna coklat dan jilbab warna coklat. Sementara seragam PDL dibalut dengan celana panjang warna coklat dengan sepatu lars setinggi setengah betis.

Kemudian PDH Polantas seragam lengan panjang warna coklat dipadu kerudung putih dan pet Polantas warna putih, sementara bawahannya menggunakan rok panjang warna coklat tua, dibalut ikat pinggang khusus polantas berwarna putih dan sepatu pantofel warna hitam. Untuk PDL-nya seragam atasan sama, sedangkan bawahannya menggunakan celana panjang warna coklat tua, dipadu sepatu lars panjang.

PDH Polwan yang berdinas di Pam Obvit, seragam atasan berwarna khas warna coklat dan pada kerah lengan dan saku yang berwarna merah tua, dipadu dasi panjang warna merah tua dan kerudung coklat tua serta pet warna coklat tua.

Setelah memeragakan pakaian dinas untuk polwan berjilbab, polwan-polwan ini kemudian Wakapolda Metro Jaya Brigjen Sujarno memerintahkan 15 polwan tersebut untuk melakukan baris-berbaris.

Semula, tidak ada kesulitan bagi polwan berjilbab ini. Namun, ketika disuruh berjalan, polwan berjilbab yang mengenakan rok tampak kesulitan berjalan. Desain rok yang ketat nyatanya membuat para Polwan tersebut kesulitan berjalan cepat.

Tomy Winata

Tomy Winata (lahir dengan nama 郭說鋒 diPontianak, 23 Juli 1958; umur 55 tahun), atau sering dikenal dengan inisial TW, adalah seorang pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang merupakan pemilik Grup Artha Graha atau Artha Graha Network. Usahanya terutama bergerak dalam bidang perbankan, properti dan infrastruktur. Disamping usaha bidang komersiil, TW juga dikenal sebagai pendiri Artha Graha Peduli, sebuah Yayasan sosial, kemanusiaan dan lingkungan yang sering turun membantu masyarakat di banyak daerah di Indonesia.

Tomy Winata memulai terjun bekerja di lapangan sejak Sekolah SMP dalam usia 15 tahun, yaitu bekerja di daerah Kalimantan, Sulawesi dan Papua (dulu Irian Barat - Irian Jaya), diantaranya menjadi kontraktor pada beberapa pekerjaan konstruksi yang diperlukan Angkatan Darat.

Detik Detik Proklamasi di Istana Negara Indonesia

Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS

Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa (1)

Bagi setiap orang yang sekarang berminat mempelajari Boedi Oetomo, ia sulit meninggalkan karya Akira Nagazumi, “The Dawn of Indonesian Nationalism“. Karya ini dapat disebut “karya klasik” mengenai  Boedi Oetomo.

Profesor Akira Nagazumi dari Universitas Tokyo menjelaskan panjang lebar soal pertumbuhan dan pengaruh Budi Utomo sejak didirikan pada tahun 1908, sebagai organisasi nasionalis pertama di Indonesia. Menurut dia, organisasi ini lebih bersifat kebudayaan daripada politik.

Meskipun karya tersebut baru diterbitkan berupa buku oleh Institute of Development Economics, Tokyo, tahun 1972, dan merupakan penyempurnaan dari disertasi Akira Nagazumi di Universitas Cornell, Amerika Serikat, lima tahun sebelumnya (1967), pengupasannya mengenai Boedi Oetomo mulai dari lahirnya pada 20 Mei 1908 sampai sepuluh tahun usianya (1918) dapat dijadikan acuan bagi mereka yang berminat mempelajari organisasi yang penting bagi sejarah Indonesia itu.

Judul bukunya Fajar-Menyingsingnya Nasionalisme Indonesia itu sering dinilai tidak tepat sebab Boedi Oetomo belum merupakan sebuah organisasi yang memperjuangkan cita-cita kebangsaan Indonesia seperti yang pada 1945 diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta.

Berikut sebuah tulisan dari Akira Nagazumi dari Majalah Tempo yang terbit 4 Juni 1988 dengan judul “Ketika Nasib Bangsa Diperbincangkan di Sekolah Dokter Jawa”.

PRRI dalam Pergolakan Daerah th. 1950-an

Dikarang oleh : DR. Mestika Zed

PRRI DALAM DEKADE PERGOLAKAN DAERAH TAHUN 1950-an.
Mestika Zed
Pusat Kajian Sosial-Budaya & Ekonomi (PKSBE)
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

MENGKAJI ulang sejarah bangsa adalah perbuatan universal.
Bangsa-bangsa, menemukan kembali masa lampau mereka dan menuliskannya lagi sebagai ingatan bersama.
Sejarah, sebagai proses hanya sekali terjadi, einmalig, tetapi sejarah sebagaimana ia dipahami, bukanlah pahatan batu nisan yang beku dan dingin.
Ia terbuka untuk dikaji ulang.

Semua ini bukan secara kebetulan dan bukan pula bersifat acak, melainkan suatu rangkaian percakapan (wacana) tanpa henti tentang pembelajaran sejarah, yaitu mengenai manusia dan kemanusiaan.
Keteladanan nilai tentu tidak harus diikat pada masa lalu yang beku, sebab ia dapat berada pada masa depan, pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban.
 Dunia dan peradaban bangsa-bangsa berubah dan historiografi,... maksudnyapenulisan sejarah..... juga mengalami perubahan bersamanya.

Dalam sejarah Indonesia modern paska perjuangan kemerdekaan, kita mungkin dapat meletakkan sejarah 1950-an sebagai suatu “unit historis” yang penting, tetapi sejarahnya masih belum terpahami sepenuhnya, karena tersandera oleh propaganda politik ideologi rejim sesudahnya, yang memasung ingatan kolekif bangsa menurut sejarah sang pemenang.
Akibatnya, potret gelap sejarah dekade 1950-an tetap bertahan bahkan sampai pemimpin era itu sudah tidak ada lagi (Vicker, 2008).

Sejarah periode ini ditandai dengan sejarah penuh “pergolakan”, pergolakan daerah terutama.
Pada masa ini tercatat setidaknya 8 (delapan) gerakan perlawanan menentang pusat (lihat tabel di bawah); masing-masing memiliki karaktersitik berbeda-beda, baik latar belakang, maupun proses dan tujuan akhirnya.

Dalam risalah sederhana ini saya akan coba mengkaji ulang salah satu daripadanya, yaitu pergolakan daerah yang dimotori oleh Dewan Perjuangan yang bermuara pada kasus PRRI 1958-1961.

Sejarahnya dapat dilacak dalam empat fase berikut:
(i) Prakondisi 1956-1957;
(ii) Pecahnya perang Maret-Juni 1958;
(iii) Fase perang gerilya, Mid 1958-1961, PRRI;
(iv) Dampak Eksesif, 1961-1965, yaitu era kemenangan rejim Jakarta.

TAMBOKOTO: Bapak Bangsa

TAMBOKOTO: Bapak Bangsa: Ku ingat kembali bapak pendiri bangsa ini Ingat ajarannya yang membakar semangat dan dada ini Hai rakyat Indonesia ya buruh ya tani ...

Map Bukittinggi

http://peta-kota.blogspot.com/2011/05/peta-kota-bukittinggi.html

Mr. Syafruddin Prawiranegara, Presiden RI Ke-2 Yang Terlupakan

oleh :http://saripedia.wordpress.com

Jakarta – Acara peringatan seabad Mr. Syafruddin Prawiranegara seolah ingin mengukuhkan salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan tersebut sebagai presiden RI ke-2. Mr Sjafruddin adalah presiden RI yang terlupakan.

Peringatan seabad Mr Sjafruddin (1911-2011), digelar di Gedung Chandra Bank Indonesia (BI), Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (28/2/2011).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden Boediono mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang berhalangan karena baru pulang dari luar negeri. Hadir pula pimpinan lembaga negara seperti Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfudz MD, dan Seskab Dipo Alam.

Keluarga almarhum Mr Sjafruddin pun juga diundang dalam acara tersebut, di antaranya sang putra Farid Sjafruddin. Bertindak sebagai Ketua Panitia Peringatan seabad Mr Sjafruddin adalah mantan Wakil Ketua MPR AM Fatwa.

Sejak dimulai, pembawa acara Sandrina Malakiano menegaskan kepada audiens bahwa sebelum Presiden SBY, bukan cuma ada 6 presiden yang mendahului, melainkan 7 presiden termasuk Mr Sjafruddin. Sejak merdeka, Indonesia mempunyai 7 presiden, 11 wakil presiden, 13 perdana menteri, dan 41 kabinet.

“Mr Sjafruddin adalah presiden Indonesia yang terlupakan,” kata mantan presenter TV tersebut.

Mr Sjafruddin dinilai layak disebut Presiden karena pernah menjadi Ketua/Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1948. Saat itu, terjadi Agresi Militer Belanda ke II saat Presiden Soekarno dan Wapres Mohammad Hatta ditawan oleh penjajah.

Mr Sjafruddin, yang tengah berada di Sumatera Barat (Sumbar), memproklamirkan berdirinya PDRI untuk menyelamatkan nafas NKRI yang baru berumur 3 tahun. Mr Sjafruddin juga yang mengupayakan perjanjian Room-Royen yang mengakhiri pendudukan Belanda dan dibebaskannya tokoh proklamator Soekarno-Hatta. Tanggal 13 Juli 1949, setelah kurang lebih 209 hari memimpin PDRI, Mr Sjafruddin menyerahkan mandatnya kepada Soekarno-Hatta.

“Mr Sjafruddin adalah penyelamat republik. Oleh Bung Hatta, beliau disebut sebagai presiden darurat,” kata AM Fatwa atas penyandangan gelar ‘presiden’ Mr Sjafruddin yang hingga kini masih debatable itu.

Mr Sjafruddin lahir di Serang, Banten, 28 Februari 1911, merupakan anak dari seorang jaksa bernamaArsyad Prawiraatmadja. Mr Sjafruddin menempuh pendidikan di ELS pada tahun 1925, MULO di Madiun tahun 1928, dan AMS Bandung tahun 1931. Pendidikan tingginya adalah Rechtshogeshool Jakarta (sekarang Fakultas Hukum Uviversitas Indonesia) tahun 1939 dan berhasil meraih Meesterning de Rechten (Magister Hukum).

Mr Sjafruddin adalah anggota Badan Pekerja KNIP (1945), yang bertugas mempersiapkan garis besar haluan negara RI sebelum merdeka. Mr Sjafruddin adalah pejabat menteri keuangan pertama RI (1946), dan Menteri Kemakmuran (1947). Setelah PDRI yang diketuainya menyerahkan mandat, ia sempat diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri pada tahun 1949. Ia kembali diangkat menjadi Menkeu di kabinet Hatta pada Maret 1950 dan menelurkan kebijakan yang cukup terkenal saat itu, yakni pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas (Gunting Sjafruddin).

Ia kemudian menjabat sebagai Gubernur BI yang pertama tahun 1951. Setelah itu, Mr Sjafruddin memilih bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang juga berbasis di Sumatera, sebuah gerakan untuk menentang kebijakan presiden Soekarno. Gara-gara sikapnya yang berlawanan tersebut, ia sempat dipenjarakan oleh Soekarno tanpa proses pengadilan.

Berdasarkan agenda kegiatan yang dibagikan kepada wartawan, ada beberapa buku yang akan diterbitkan menyambut 1 abad Mr Sjafruddin ini. Di antaranya adalah “Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut kepada Allah,” dan “.”Presiden Prawiranegara, Kisah 209 hari Mr Sjafruddin Memimpin Indonesia“.

Selain itu digelar pula seminar mengenai sosok Mr. Sjafruddin di berbagai kota mulai pertengahan Maret hingga Juni 2011. Panitia juga membuat film dokumenter tentang Mr Sjafruddin.

Mengenal lebih dekat sosok Mr. Sjafruddin Prawiranegara

Syafruddin Prawiranegara, atau juga ditulis Sjafruddin Prawiranegara lahir di Banten, 28 Februari 1911. Beliau adalah pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Presiden/Ketua PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) ketika pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948.

Di masa kecilnya akrab dengan panggilan “Kuding“, dalam tubuh Syafruddin mengalir darah campuranBanten dan Minang. Buyutnya, Sutan Alam Intan, masih keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat, yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Menikah dengan putri bangsawan Banten, lahirlah kakeknya yang kemudian memiliki anak bernama R. Arsyad Prawiraatmadja. Itulah ayah Kuding yang, walaupun bekerja sebagai jaksa, cukup dekat dengan rakyat, dan karenanya dibuang Belanda ke Jawa Timur.

Kuding, yang gemar membaca kisah petualangan sejenis Robinson Crusoe, memiliki cita-cita tinggi — “Ingin menjadi orang besar,” katanya. Itulah sebabnya ia masuk Sekolah Tinggi Hukum (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) di Jakarta (Batavia).

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

” Kami menguasakan kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra ”

Ketika Belanda melakukan agresi militernya yang kedua di Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949, Soekarno-Hatta sempat mengirimkan telegram yang berbunyi, “Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu-Kota Jogyakarta. Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat mendjalankan kewadjibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra”.

Telegram tersebut tidak sampai ke Bukittinggi di karenakan sulitnya sistem komunikasi pada saat itu, namun ternyata pada saat bersamaan ketika mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki Ibukota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, Sjafruddin Prawiranegara segera mengambil inisiatif yang senada. Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok, Bukittinggi, 19 Desember 1948, ia mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat (emergency government). Gubernur Sumatra Mr TM Hasan menyetujui usul itu “demi menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya, artinya kekosongan kepala pemerintahan, yang menjadi syarat internasional untuk diakui sebagai negara”.

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dijuluki “penyelamat Republik”. Dengan mengambil lokasi di suatu tempat di daerah Sumatera Barat, pemerintahan Republik Indonesia masih tetap eksis meskipun para pemimpin Indonesia seperti Soekarno-Hatta telah ditangkap Belanda di Yogyakarta. Sjafruddin Prawiranegara menjadi Ketua PDRI dan kabinetnya yang terdiri dari beberapa orang menteri. Meskipun istilah yang digunakan waktu itu “ketua”, namun kedudukannya sama dengan presiden.

Sjafruddin menyerahkan mandatnya kemudian kepada Presiden Soekarno pada tanggal 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian, berakhirlah riwayat PDRI yang selama kurang lebih delapan bulan melanjutkan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara bangsa yang sedang mempertaankan kemerdekaan dari agresor Belanda yang ingin kembali berkuasa.

Setelah menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden Soekarno, Syafruddin Prawiranegara tetap terlibat dalam pemerintahan dengan menjadi menteri keuangan. Pada Maret 1950, selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, ia melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin.

PRRI

Akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat karena ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dan juga pengaruh komunis (terutama PKI) yang semakin menguat, pada awal tahun 1958, Syafruddin Prawiranegara dan beberapa tokoh lainnya mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berbasis di sumatera tengah dan ia di tunjuk sebagai Presidennya.

Dakwah

Setelah bertahun-tahun berkarir di dunia politik, Syafrudin Prawiranegara akhirnya memilih lapangan dakwah sebagai kesibukan masa tuanya. Dan, ternyata, tidak mudah. Berkali-kali bekas tokoh Partai Masyumi ini dilarang naik mimbar. Juni 1985, ia diperiksa lagi sehubungan dengan isi khotbahnya pada hari raya Idul Fitri 1404 H di masjid Al-A’raf, Tanjung Priok, Jakarta.

“Saya ingin mati di dalam Islam. Dan ingin menyadarkan, bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah,” ujar ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI) itu tentang aktivitasnya itu.

Di tengah kesibukannya sebagai mubalig, bekas gubernur Bank Sentral 1951 ini masih sempat menyusun buku Sejarah Moneter, dengan bantuan Oei Beng To, direktur utama Lembaga Keuangan Indonesia.

Syafruddin Prawiranegara meninggal pada 15 Februari 1989 di makamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Biodata

Nama lengkap : Mr. Syafruddin Prawiranegara
Nama kecil : Kuding
Lahir : 28 Februari 1911
Meninggal : 15 Februari 1989 (umur 77)
Ayah : Arsyad Prawiraatmadja
Istri : T. Halimah Syehabuddin Prawiranegara
Agama : Islam

Ketua/Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)
Masa jabatan : 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949
Pendahulu : Soekarno
Pengganti : Soekarno

Pendidikan:

ELS (1925)
MULO,Madiun (1928)
AMS, Bandung (1931)
Rechtshogeschool, Jakarta (1939)

Karir:
Pegawai Siaran Radio Swasta (1939-1940)
Petugas Departemen Keuangan Belanda (1940-1942)
Pegawai Departemen Keuangan Jepang
Anggota Badan Pekerja KNIP (1945)
Wakil Menteri Keuangan (1946)
Menteri Keuangan (1946)
Menteri Kemakmuran (1947)
Perdana Menteri RI (1948)
Presiden Pemerintah Darurat RI (1948)
Wakil Perdana Menteri RI (1949)
Menteri Keuangan (1949-1950)
Gubernur Bank Sentral/Bank Indonesia (1951)
Anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan & Pembangunan Manajemen (PPM) (1958)
Pimpinan Masyumi (1960)
Anggota Pengurus Yayasan Al Azhar/Yayasan Pesantren Islam (1978)
Ketua Korps Mubalig Indonesia (1984 – 1989 )

Catatan: Diolah dari berbagai sumber

sumber:

http://www.voa-islam.com

http://www.detiknews.com

Sejarah Indonesia

Surya Paloh Salat Id di Kompleks Media Group

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekitar seribu jamaah yang terdiri dari karyawan dan masyarakat sekitar melaksanakan salat id di Masjid Nursiah Daud Paloh di Kompleks Media Group, di Kedoya, Jakarta Barat, Kamis (8/8).

Salat id yang dimulai pada pukul 7 pagi, itu juga dihadiri Chairman Media Group Surya Paloh. Bertindak sebagai imam sekaligus khatib Syamsul Maarif.

Dalam ceramahnya Syamsul Maarif menyampaikan bahwa manfaat berpuasa adalah sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalin silaturahmi antarsesama manusia.

''Oleh karena itu umat muslim diharapkan mengamalkan hikmah Ramadan, baik sesudah Idul Fitri untuk memperbaiki akhlak,'' katanya.(*)